Ciptakan Birokrasi yang Bersih dan Beritegritas

Halaman : 18
Edisi 41/Desember - 2019

Birokrasi yang bersih dan berintegritas diciptakan melalui sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam tata kelola pemerintahan tersebut, peran pengawasan sangat penting. Di sebuah kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), peran pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen). 

Program-program Itjen Kemendikbud menitikberatkan pada upaya pengendalian dan pencegahan. Itjen melaksanakan peranan sebagai aparat pengawas internal untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam peran pencegahan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penguatan pengawasan. Sebagai komitmen terhadap penguatan pengawasan, Itjen bersama unit kerja di lingkungan Kemendikbud terus melakukan kampanye sosialisasi pengendalian gratifikasi dengan berbagai media dan kegiatan.

Kemendikbud juga telah membangun sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). SPIP meliputi lima unsur pengendalian, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Itjen terus mendorong unit kerja di lingkungan Kemdikbud untuk menerapkan SPIP.

Penerapan SPIP antara lain berupa penyusunan peta risiko dan peta benturan kepentingan yang ada di lingkungannya masing-masing, dan pemberdayaan Satuan Pengawas Internal (SPI). SPI merupakan satuan tugas diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin satuan atau unit kerja untuk membantu pemimpin unit kerja dalam melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.
Dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kemendikbud, sebagai media informasi dan komunikasi, Itjen melalui Inspektorat Investigasi telah membentuk tim pengelola pengaduan masyarakat, dan Whistle Blowing System beserta layanannya. Tim bertugas menginternalisasi, memantau dan menindaklanjuti pengaduan yang ada serta mengevaluasi layanannya.

Whistle Blowing System memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di institusi pendidikan dan kebudayaan atau dilakukan oleh pegawai Kemendikbud. Masyarakat dapat melaporkan dugaan tindak pidana tersebut melalui laman http://wbs.kemdikbud.go.id.

Di samping operasional layanan tersebut, upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM pengawasan juga terus dilakukan, sebagai upaya peningkatan peran pengawasan watchdog menjadi peran katalis dan konsultan. Peran pengawasan internal mulai dari kegiatan reviu perencanaan dan reviu laporan keuangan, pendampingan, evaluasi program dan kegiatan, serta audit dan pengawasan lainnya. Pemberian bimbingan teknis juga terus
dilaksanakan untuk mendukung upaya pencapaian tujuan reformasi birokrasi, yaitu peningkatan akuntabilitas kinerja, pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal, serta eselon I lainnya di lingkungan Kemendikbud terusbekerja sama mendorong pertumbuhan unit kerja untuk membangun wilayah kerjanya menjadi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK).

Selain itu, Itjen Kemendikbud juga terus mendorong agar pejabat di lingkungan Kemendikbud yang dikenai kewajiban melaporkan harta kekayaannya, patuh melaksanakan kewajiban tersebut. Upaya tersebut berupa surat dinas ke unit-unit kerja, mengumumkan pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya, serta melakukan bimbingan teknis pelaporan harta kekayaan secara elektronik.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kemendikbud tahun 2019 ini sebesar 92,6 %. Jumlah pegawai yang wajib lapor LHKPN di Kemendikbud berjumlah 2.775 pegawai. Dari jumlah wajib lapor tersebut, sebanyak 2.572 pegawai telah melaporkan harta kekayaannya. Pegawai yang belum menyampaikan LHKPN berjumlah 203 pegawai. Itjen Kemendikbud terus melakukan berbagai upaya agar tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN di Kemendikbud bisa mendekati 100 persen. (WID)