Pertanggungjawaban yang Tepat, Jelas, Terukur, dan Sa

Halaman : 20
Edisi 41/Desember - 2019

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (result oriented) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah. Untuk mewujudkan hal tersebut, diimplementasikanlah suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAK).

SAK merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk mendukung implementasi perpres tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengulirkan peraturan Kemendikbud Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kemendikbud. Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan SAKIP, mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga capaian kinerja.

Setiap unit pelaksana teknis (UPT) atau satuan kerja di lingkungan Kemendikbud diwajibkan menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara tertulis, periodik, dan melembaga sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara kajian atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan anggaran yang bersangkutan untuk disampaikan kepada atasan sebagai pelaksanaan mandat yang diberikan untuk dilaksanakan.

Untuk itu, dilakukan penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemendikbud melalui penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) unit kerja, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang mengacu pada Renstra, penyusunan Penetapan Kinerja (PK) di lingkungan unit kerja yang mengacu pada Renstra, RKT, dan IKU yang telah ditetapkan, penyempurnaan penyajian informasi kinerja dalam LAKIP unit kerja, serta peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Kemendikbud.

Perjanjian Kinerja

Hingga saat ini, penguatan tata kelola di lingkungan Kemendikbud telah dilaksanakan secara bertahap. Namun tidak dipungkiri masih perlu perbaikan baik secara sistem maupun sarana dan prasarana. Beberapa kelemahankelemahan yang perlu diperbaiki sehingga penerapan akuntabilitas kinerja bisa meningkat antara lain, alur kinerja mulai dari tingkat Kementerian, Eselon I, Eselon II, III, dan IV sampai level terkecil belum dibangun secara optimal. Sistem pengukuran kinerja pun belum digunakan secara optimal. Hal lainnya adalah perjanjian kinerja dengan dinas pendidikan daerah penerima dana dekonsentrasi yang belum seluruhnya tersusun, serta evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi internal yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

Untuk mengatasi pemasalahan dalam penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemendikbud dilakukan upaya-upaya seperti mendorong seluruh unit kerja untuk membuat alur atau pemetaan indikator kinerja dari tingkat kementerian, sampai pada level terkecil unit kerjanya. Pembuatan alur ini berada di bawah koordinator Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri dan unit utama. Kedua, mendorong unit kerja yang memberikan dana dekonsentrasi kepada dinas pendidikan daerah untuk membuat perjanjian kinerja. 

Upaya selanjutnya dalam mengatasi permasalahan yang masih terjadi dalam penguatan kinerja di lingkungan Kemendikbud adalah dengan menyosialisasikan dan memberi asistensi penggunaan aplikasi pengukuran kinerja eperformance.kemdikbud.go.id kepada seluruh satuan kerja. Hal tersebut kemudian diikuti dengan upaya peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja, baik yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Biro Keuangan, serta mendorong unit kerja untuk melakukan evaluasi kinerja internal.

Berbagai langkah penguatan tersebut dilakukan untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang berkinerja baik dan akuntabel. Saat ini pun tengah dikembangkan sistem berbasis elektronik untuk mempermudah dan memperluas akses ke dalam SAKIP Kemendikbud. (PPS)