Oleh: Djuharis Rasul

Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan pada 2011 menunjukkan bahwa kebijakan pengintegrasian pendidikan karakter hanya berhenti sebatas tertulis dalam dokumen kurikulum. Hal ini kurang terlihat dalam proses belajar-mengajar secara utuh. Penelitian ini dilakukan untuk melihat tingkat pemahaman kepala sekolah terhadap kebijakan tersebut serta bagaimana implementasinya di sekolah.

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UUSPN, 2003). 

Fungsi dan tujuan tersebut merupakan gambaran tentang kualitas manusia Indonesia yang diinginkan oleh pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan termasuk oleh setiap satuan pendidikan sehingga merupakan dasar dalam pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa, pendidikan ekonomi kreatif, dan pendidikan kewirausahaan.

Agar lebih tertanam jiwa pada peserta didik, maka proses pelaksanaan pendidikan karakter, pendidikan kewirausahaan, dan ekonomi kreatif perlu dilakukan melalui perencanaan yang baik dan pendekatan pembelajaran yang efektif serta dilakukan secara bersama oleh semua warga sekolah, melalui pengintegrasian dalam mata pelajaran, muatan lokal maupun kegiatan-kegiatan dalam pengembangan diri (Depdiknas, 2006).

Dengan demikian, dalam waktu yang lama akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari

budaya sekolah.Proses pengembangan nilai-nilai karakter,pendidikan kewirausahaan, dan ekonomi kreatifmenghendaki suatu proses yang sistemik dansistematis. Sistemik dilakukan secara menyeluruholeh seluruh jenjang birokrasi yang ada, baik daritingkat pusat (Kemendikbud), tingkat provinsi,tingkat kabupaten/kota, maupun sampai ketingkat satuan pendidikan, sedangkan sistematisdilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang terencanadengan baik melalui berbagai komponenyang ada dalam kurikulum satuan pendidikan.

Strategi Sosialisasi

Merujuk kajian Puskur (2000) dengan menggunakanThe Proliferation of Centres Model, diharapkan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa, kewirausahaan, dan ekonomi kreatif lebih tersosialisasikan dengan baik karena penyebarannya dilakukan secara bertingkat yaitu Kemendikbud sebagai pusat pertama memberi bantuan pelatihan dan membantu mengelola pusat kedua di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Penelitian

Penelitian yang diselenggarakan di 20 provinsi secara multistage sampling untuk mengidentifikasi pemahaman kepala sekolah terhadap kebijakan pendidikan karakter, kewirausahaan, dan bentuk-bentuk implementasi kebijakannya dalam belajar aktif di sekolah; dapat diketahui bahwa kepala sekolah telah memahami kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan pendidikan karakter, pendidikan kewirausahaan, dan ekonomi kreatif dalam pembelajaran  aktif di sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan tingkat pemahaman yang bervariasi, yaitu rata-rata 89,27%. Hal ini didukung oleh keberhasilan dalam implementasinya, yaitu pendidikan karakter rata-rata 90,2%, pendidikan kewirausahaan rata-rata 76%; dan pendidikan ekonomi kreatif rata-rata 81,7%.

Dari penelitian tersebut, 86% sudah melakukan sosialisasi kebijakan dengan berbagai bentuk kepada warga sekolah seperti melalui kegiatan upacara, rapat komite sekolah, penempelan informasi di papan pengumuman dan menyebarkan surat edaran. Terdapat 86% sekolah yang telah memasukan pendidikan karakter ke dalam program sekolah, namun baru 59% yang merealisasikan ke dalam dokumen sekolah.

Terkait dengan penentuan nilai-nilai, 89% sekolah menyatakan penetapan nilai-nilai dilakukan melalui kesepakatan kepala sekolah dan warga sekolah. Sementara dukungan sekolah melalui penyediaan sarana fisik yang bersih, hijau dan asri sudah baik, yaitu mencapai lebih dari 90%. Kebijakan pendidikan kewirausahaan dan ekonomi kreatif (KWu & EK) sudah diketahui oleh sebagian besar kepala sekolah (88%). Pemahaman terhadap konten pendidikan Kwu & EK dinilai sudah baik karena baik kepala sekolah maupun warganya telah memiliki persepsi yang sama.

Sementara untuk kebijakan tentang belajar aktif, kreatif dan menyenangkan (BAKM) sudah diketahui oleh hampir semua responden.  Dinas kab/kota adalah pihak yang paling banyak memberikan dukungan pelaksanaan BAKM melalui pelatihan.Sekolah juga dinilai mempunyai inisiatif yang cukup tinggi untuk mengembangkan kemampuan gurunya. BAKM sudah dipahami oleh hampir semua kepala sekolah, namun sumber tempat informasinya diperoleh dan tingkat pemahaman yang dimiliki berbeda. Kepala sekolah memperoleh informasi tentang  Pendidikan Karakter dan BAKM melalui dinas pendidikan kabupaten/kota yang ditindaklanjuti dalam bentuk sosialisasi ditingkat sekolah melalui rapat dewan guru.

Bentuk Implementasi

Sebagian besar sekolah memasukkan pendidikan karakter ke dalam dokumen KTSP pada bagian pengembangan diri. Hal ini dinyatakan oleh 74% responden. Hampir semua responden menyatakan pendidikan karakter bermanfaat untuk membuat perubahan perilaku (96% responden). Hasil dari pendidikan karakter ini, baru sebanyak 36% responden yang sudah menyatakan membudaya, rata-rata baru menyatakan mulai terlihat dan berkembang.

Pelaksanaan pendidikan karakter banyak dilakukan dengan cara membudayakan senyum, sapa, salam, sopan (93%). Pendidikan karakter di satuan pendidikan dikondisikan melalui upacara bendera (93%). Semenjak adanya program pendidikan karakter ini, perubahan karakter yang paling banyak terlihat ada pada peserta didik (95%), walaupun tidak terpaut jauh dengan pendidik dan tenaga kependidikan (93%).

Pendidikan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif (KWu & EK)

Jumlah SMK yang mengintegrasikan pendidikan KWu & EK ke dalam dokumen KTSP sudah cukup tinggi, akan tetapi pengaruhnya dalam meningkatkan kompetensi peserta didik tentang pendidikan KWu & EK, masih rendah. Responden menyatakan bahwa untuk menghasilkan produk kreatif,  hambatan utamanya adalah keterbatasan dana (77%) dan sarana prasarana (74%). Strategi untuk mengintegrasikan Pendidikan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif ke dalam kurikulum dilaksanakan melalui RPP dan Silabus. Hal ini dinyatakan oleh 76% responden.Baru sekitar 62% guru-guru menyusun dan menerapkan rancangan pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Sedangkan sekitar 66% peserta didik mampu membuat proposal untuk mendirikan usaha/bisnis, dan sekitar 55% peserta didik berlatih untuk membuka usaha baru yang berorientasi pada profit.

Belajar Aktif

Pelaksanaan BAKM umumnya sudah baik, dimulai dari perencanaan mengajar berupa silabus dan RPP yang sudah bernuansa belajar aktif. Hal inipun tampak dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi.  Hambatan terbesar berasal dari peserta didik (61%) dan SDM guru (58%), sehingga responden menyatakan perlu meningkatkan efektifitas diklat. Nilai-nilai yang diprioritaskan dalam melaksanakan pendidikan karakter, sangat bervariasi, namun yang paling banyak dikembangkan adalah nilai disiplin dan 5 s (senyum, salam, sapa, santun, dan sopan).

Kesimpulan

Hampir seluruh kepala sekolah sudah mengetahui dan sudah melakukan sosialisasi ke guru-guru di sekolah yang diikuti dengan pembuatan komitmen bersama dan penyediaan sarana penunjang untuk pembelajaran pendidikan karakter bangsa.

Dalam hal belajar aktif kreatif dan menyenangkan (BAKM), terlihat sebagian besar kepala sekolah sudah menyadari arti pentingnyasehingga baik di tingkat kabupaten/kota maupun sekolah sudah berusaha meningkatkan kemampuan guru untuk melaksanakan metode BAKM.

Dalam komponen pelaksanaan; sekolah sudah mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pengembangan diri, budaya sekolah dan pencanangan visi-misi sekolah. Disisi lain, walaupun sebagian besar menyatakan pendidikan karakter bermanfaat untuk mengubah perilaku peserta didik, namun sangat sedikit yang mengagendakannya dalam bentuk-bentuk kegiatan di dalam kalender pendidikan. Pendidikan kewirausahaan dan ekonomi kreatif sudah dilaksanakan di SMK meskipun belum banyak variasi.

Saran

Sosialisasi kebijakan pendidikan dengan model The Proliferation of Centres perlu diteruskan dan bahkan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kebijakan pendidikan lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan, kekurangan kompetensi guru dalam mengintegrasikan kebijakan pendidikan ke dalam materi pembelajaran perlu ditindaklanjuti melalui inservice training maupun onservice training.(DLA/RAN)

Breaker 1: Penelitian yang diselenggarakan di 20 provinsi secara multistage sampling untuk mengidentifikasi pemahaman kepala sekolah terhadap kebijakan pendidikan karakter, kewirausahaan, dan bentuk-bentuk implementasi kebijakannya dalam belajar aktif di sekolah.

Breaker 2: Pelaksanaan pendidikan karakter banyak dilakukan dengan cara membudayakan senyum, sapa, salam, sopan (93%). Pendidikan karakter di satuan pendidikan dikondisikan melalui upacara bendera (93%).

Breaker 3: walaupun sebagian besar menyatakan pendidikan karakter bermanfaat untuk mengubah perilaku peserta didik, namun sangat sedikit yang mengagendakannya dalam bentuk-bentuk kegiatan di dalam kalender pendidikan.