Pengembangan Program Studi Keahlian di SMK Sesuai Kegiatan Ekonomi Utama pada Enam Koridor Ekonomi

Halaman : 28
Edisi 37/Oktober - 2019

Oleh: Siswantari

Peneliti pada Badan Pengembangan dan Penelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan, SMK memiliki beragam progam studi keahlian. Sayangnya, di sejumlah daerah, program studi keahlian yang dibuka terkadang tidak disesuaikan dengan potensi daerah tempat SMK itu berada. Padahal jika pengembangan program studi keahlian di SMK dilakukan, kegiatan ekonomi utama yang menjadi andalan daerah tersebut dapat tumbuh dengan baik.

Tujuan studi ini yaitu menganalisis program studi keahlian di sekolah menengah kejuruan (SMK) yang perlu diselenggarakan dan menemukan pola pengembangan kompetensi keahlian di tingkat provinsi serta program studi keahlian dan kompetensi keahlian untuk tingkat kabupaten/kota yang sesuai dengan kegiatan ekonomi utama (KEU). Studi ini menggunakan metode survei dan diskusi. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder.

Pengumpulan data primer yang berupa program studi keahlian untuk pengembangan 20 kegiatan ekonomi utama dilakukan melalui diskusi dengan asosiasi bidang kegiatan ekonomi utama. Data sekunder berupa program studi keahlian yang diselenggarakan di 13 provinsi sampel dikumpulkan melalui angket terhadap kepala bidang pendidikan menengah dinas pendidikan provinsi.

Adapun ketiga belas provinsi sampel tersebut meliputi: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Berdasarkan analisis diketahui bahwa pola pengembangan program studi keahlian yang sudah dilakukan untuk program studi keahlian di tingkat provinsi dapat diterapkan untuk pengembangan kompetensi keahlian di tingkat provinsi dan pengembangan program studi keahlian dan kompetensi keahlian di tingkat kabupaten/kota. Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan kompetensi keahlian di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kajian ini menyimpulkan bahwa program studi keahlian yang diselenggarakan di 13 provinsi ternyata belum sesuai dengan kebutuhan untuk pengembangan KEU, sehingga perlu dibuka di SMK di setiap provinsi tersebut. Jumlah program studi keahlian terbanyak yang perlu dibuka yaitu 11 terdapat di Sumatera Selatan, NTB dan Maluku serta jumlah terendah, yaitu satu program studi keahlian berada di Jawa Barat yaitu Teknik Plambing dan Sanitasi.

Teknik Plambing dan Sanitasi dikategorikan sebagai program studi keahlian langka, karena semua provinsi sampel belum membukanya, padahal dibutuhkan untuk pengembangan KEU. Selanjutnya, pola pengembangan program studi keahlian yang perlu diselenggarakan di tingkat provinsi dapat diterapkan untuk pengembangan kompetensi keahlian di tingkat provinsi dan/atau pengembangan program studi keahlian dan/atau pengembangan kompetensi keahlian di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan simpulan disarankan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, pemerintah kabupaten/kota perlu menindaklanjuti pengembangan program studi keahlian dengan mempertimbangkan antara lain: potensi alam atau potensi daerah maupun produk unggulan kabupaten/kota tersebut, minat masyarakat dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi. Ini diperlukan karena kewenangan pembukaan bidang studi keahlian, program studi keahlian, kompetensi keahlian maupun pembukaan SMK baru berada di dinas pendidikan kabupaten/kota.

Kedua, koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi diperlukan mengingat program-program MP3EI cenderung bergerak top down yaitu dari Pemerintah (pusat), provinsi, dan berlanjut ke kabupaten/kota.

Ketiga, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota perlu menyosialisasikan ke SMK dan masyarakat tentang pengembangan program studi keahlian dan/kompetensi keahlian sesuai keunggulan ekonomi lokal. Masyarakat, khususnya orang tua lulusan SMP/MTs/sederajat perlu mengetahui berbagai pertimbangan terkait pembukaan program studi keahlian dan/ kompetensi keahlian yang mungkin tidak mengikuti trend di masyarakat. Hal ini diperlukan karena akhir-akhir ini sebagian besar orangtua dan siswa lulusan SMP/MTs/sederajat yang inginmenyekolahkan anaknya/bersekolah di SMK mengikuti trend di masyarakat, seperti program studi keahlian multimedia.

Keempat, Dinas Pendidikan Provinsi perlu menyosialisasikan upaya mengembangkan program studi keahlian dan/ kompetensi keahlian dengan mempertimbangkan keunggulan ekonomi wilayah masing-masing ke Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan menghimbau untuk menindaklanjutinya. (*)

Artikel selengkapnya dapat diakses melalui

http://jurnaldikbud.kemdikbud.go. id/index.php/jpnk/article/view/182