Ada lima nilai yang ditekankan dalam penguatan pendidikan karakter (PPK), yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kajian ini membahas secara khusus pada satu nilai, yaitu nasionalis. Kajian ini membahas mengenai bagaimana implementasi nilai karakter nasionalis diterapkan di sekolah dan alasan penting mengapa nilai ini menjadi fokus kajian. Pembaca juga diajak menengok praktik penerapan karakter nasionalis di negara lain. Di akhir kajian dibahas pula simpulan dan saran yang dapat menjadi masukan bagi pengembangan implementasi nilai karakter di sekolah-sekolah di Indonesia.

Nilai karakter nasionalis menjadi fokus kajian karena adanya temuan di lapangan yang menunjukkan terjadinya tren peningkatan jumlah orang Indonesia yang tidak bangga menjadi orang Indonesia. Berdasarkan jajak pendapat Kompas pada 14-15 Agustus 2007, ada 65,9 persen responden yang bangga menjadi orang Indonesia, padahal pada tahun 2002 masih ada 93,5 persen. Dengan kata lain, responden yang tidak bangga menjadi warga Indonesia ada 5,1 persen pada tahun 2002, meningkat menjadi 23 persen pada tahun 2005, dan 34,1 persen pada tahun 2007 (Suwardiman, 2007).

Ada pula hasil survai  beberapa lembaga pada tahun 2006 dan 2007 yang menunjukkan merosotnya pengetahuan masyarakat mengenai Pancasila, dan hal ini dipertegas dengan sikap pelajar dan guru yang hanya mengejar beberapa mata pelajaran yang menentukan kelulusan saja, dan Pendidikan Pancasila seolah hanya pelengkap kurikulum (Pusat Studi Pancasila UGM, 2013).

Selain itu ada pula gejala memudarnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai luhur budaya bangsa, serta tidak mencintai produk dalam negeri. Masih banyak alasan lainnya, antara lain banyaknya pengaruh ideologi lain selain Pancasila yang hendak ditanamkan kepada generasi Indonesia dan upaya melunturkan nilai-nilai kebhinekaan.

Praktik Negara Lain

Sejumlah negara di dunia sebenarnya telah menerapkan praktik penguatan nilai karakter seperti yang Indonesia lakukan melalui penguatan pendidikan karakter (PPK). Di Amerika Serikat misalnya, penguatan nilai karakter dilakukan dengan membangkitkan kebanggaan sebagai orang Amerika dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, dan keberagaman. Orang Amerika juga dibangun persepsinya melalui media film dan budayanya.

Tidak hanya itu, sejak usia dini, anak Amerika sudah diperkenalkan dengan nilai karakter nasionalis melalui aktivitas, antara lain dengan menggambar dan mengucapkan ikrar sumpah setia kepada bendera dan negara Amerika (Pledge of Allegiance dan Oath of Allegiance) setiap pagi.

Sementara itu di Singapura, penguatan nilai karakter dibangun dengan pembelajaran yang menggunakan bahasa ibu atau mother language terhadap anak usia dini. Di negara itu pula semua guru dianggap sebagai sebagai guru PPK dan dalam pembelajaran ada kegiatan untuk mengerti tentang Festival Budaya di Singapura serta mengerti tentang keterpaduan dan harmoni tentang keberagaman. Demikian pula dengan di Polandia.

Negara yang terletak di benua Eropa ini menanamkan nilai nasionalis melalui pendidikan sejarah. Di negara itu, pendidikan sejarah dianggap sebagai instrumen atau alat untuk menumbuhkan ikatan antara siswa dan negaranya. Selain itu, guru-guru di Polandia sangat terinternalisasi dengan nasionalisme, sehingga mereka berpendapat bahwa rasa nasionalis tumbuh secara alami.

Lalu bagaimana implementasi nilai karakter nasionalis melalui PPK yang diterapkan di sejumlah sekolah di Indonesia? Implementasi itu dilakukan melalui tiga hal, yaitu pengelolaan pembelajaran dalam bentuk intra/ko/ ekstrakurikuler, implementasi melalui pembiasaan/budaya sekolah, dan pelibatan publik.

Namun, selama pelaksanaan PPK tersebut, ternyata ditemukan sejumlah kendala. Misalnya, kurangnya sarana dan prasarana, seperti ruang kelas baru dan sarana ibadah. Guru belum memilik banyak referensi tentang penguatan nilai karakter nasionalis sehingga kemampuan dan kreativitasnya dalam menyampaikan materi belum memadai. Selain itu, buku-buku yang terkait dengan nilai karakter nasionalis masih belum memadai atau sedikit.

Kendala lainnya, misalnya waktu yang terbatas, khususnya sekolah yang melaksanakan Lima Hari Sekolah secara 2 shift. Selain itu, penguatan karakter nasionalis pada hari Jumat dirasa tidak efektif, karena terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat. Sekolah belum memiliki bentuk afirmasi seperti “Janji” atau “Ikrar Setia” yang dapat meningkatkan kesetiaan kepada NKRI.

Sekolah juga belum bisa memberikan pengalaman nyata kepada siswa tentang kondisi daerah-daerah lain atau keberagaman di Indonesia. Masih ada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang kurang memfasilitasi sekolah-sekolah dalam rangka peningkatan nilai karakter nasionalis. Sejumlah kendala yang ditemui ini perlu dicarikan solusi, sehingga memperlancar jalannya pelaksanaan PPK di sekolah-sekolah.

Dari hasil kajian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sekolah percontohan PPK tahap I dan tahap II telah mengimplementasikan nilai karakter nasionalis ke dalam program PPK, tapi tidak semuanya berlangsung dalam “Lima Hari Sekolah”. Daerah yang relatif aman dan stabil cenderung kurang memberikan penekanan terhadap nilai karakter nasionalis. Hal ini berbeda dengan daerah yang masih memiliki permasalahan atau isu nasionalisme.

Penanaman nilai-nilai karakter nasionalis perlu dilakukan sejak dini, sebagai upaya preventif menurunnya rasa bangga sebagai orang Indonesia. Pelibatan publik mutlak diperlukan dalam implementasi PPK. Lima Hari Sekolah yang ada di dalam Simulasi Model Implementasi PPK dapat diterapkan dengan catatan hak dan kebutuhan siswa dan guru terkait dengan makanan dan kegiatan beribadah tidak terganggu.

Kerja Sama Berbagai Pihak

Kebijakan pemerintah tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta masyarakat. Ketiga pihak ini diharapkan bekerja sama untuk memenuhi sarana dan prasarana sekolah yang kurang. Perlu juga adanya penyediaan bahan bacaan dan diklat terkait dengan praktik penguatan nilai karakter nasionalis di SD.

Selain itu, meskipun implementasi nilai karakter nasionalis melalui PPK dapat memanfaatkan area luar ruang, tetapi perlu juga penambahan ruang kelas baru. Perlu ada keseragaman “Janji Pelajar” atau “Sumpah” yang berlaku secara nasional, seperti di Amerika Serikat dengan Pledge of Alligiance-nya. Implementasi nilai karakter nasionalis melalui PPK dengan lima hari sekolah perlu diberlakukan khusus untuk hari Jum’at, terutama bagi sekolah yang di tidak berdekatan atau memiliki masjid, yaitu hanya sampai pukul 11.30. Hal ini terkait dengan ibadah salat jum’at bagi siswa yang beraga Islam. Melakukan kunjungan ke museum atau daerah lain dalam rangka mengenal identitas dan budaya lokal, keberagaman dan toleransi. Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi sekolah-sekolah dalam melaksanakan kegiatan yang beragam dan inovatif untuk peningkatan nilai-nilai karakter nasionalis. (*)

BREAKER 1 : Implementasi PPK dilakukan melalui tiga hal, yaitu pengelolaan pembelajaran dalam bentuk intra/ko/ekstrakurikuler, implementasi melalui pembiasaan/budaya sekolah, dan pelibatan publik.

BREAKER 2 : Penanaman nilai-nilai karakter nasionalis perlu dilakukan sejak dini, sebagai upaya preventif menurunnya rasa bangga sebagai orang Indonesia. Pelibatan publik mutlak diperlukan dalam implementasi PPK.

Artikel ini diambil dari Ringkasan Eksekutif: Hasil-Hasil Penelitian Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2012-2016 yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud, 2017

Implementasi Nilai Karakter Nasionalis di Sekolah-Sekolah di Indonesia

1. Pengelolaan pembelajaran dalam bentuk intrakurikuler dan kokurikuler: melalui mata pelajaran PKn, sejarah, tema pembelajaran, metode pembangkitan karakter nasionalis.
2. Bentuk ekstrakurikuler: pelatihan baris berbaris, pramuka, pekan nusantara, pekan buku.
3. Implementasi melalui pembiasaan/budaya sekolah, seperti:

• Upacara Bendera
• Menyanyikan Lagu Nasional
• Memperingati Hari Kartini dengan memakai pakaian tradisional Toleransi/Berterima kasih/ Meminta maaf/Saling Hormat menghormati/Tepat Waktu Janji Pelajar

4. Pelibatan Publik, melalui komite sekolah dan orangtua/wali murid. Contoh aktivitas: kerja sama dengan bank dalam kegiatan gerakan menabung, meminta orangtua sebagai narasumber sesuai dengan profesinya, dan lain-lain.