Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan kembali menggelar Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI). KKI 2018 terasa lebih istimewa karena bertepatan dengan 100 tahun KKI sejak pertama kali diselenggarakan pada 1918 di Surakarta, Jawa Tengah. KKI 2018 merumuskan strategi kebudayaan yang disusun masing-masing pemerintah provinsi ke tingkat nasional untuk menata dan mengelola kebudayaan Indonesia.

Perumusan strategi kebudayaan menjadi agenda sangat penting dalam KKI 2018. Namun, strategi kebudayaan yang disusun tentunya tidak mengatur hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan di lapangan.

“Mereka sudah hidup. Tapi yang hidup ini arahnya ke mana? Mau mencapai apa? Bagaimana koherensinya di dalam rentang waktu tertentu? Itulah mengapa strategi kebudayaan relevan untuk dibicarakan,” ujar Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid.

Strategi kebudayaan yang disusun kali ini menjadi Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan akhirnya menjadi Rencana Kerja Pemerintah di bidang kebudayaan. Strategi kebudayaan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2007 pasal 13 ayat 2 pada poin a yang berbunyi strategi kebudayaan berisi abstrak dari dokumen pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi, pokok-pokok pikiran daerah kabupaten/kota, dan dokumen kebudayaan lainnya di Indonesia.

Basis dari strategi kebudayaan ini adalah data-data yang dihimpun secara masif, dimulai dari tingkat kabupaten/kota, yang diberi nama Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Sejak Maret 2018, pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan komunitas dan perguruan tinggi, menggeliat, mengumpulkan informasi, mengidentifikasi berbagai kebudayaan yang ada di kabupaten/kotanya masing-masing.

Proses pendataan kebudayaan seperti ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Basis informasi ini akan sangat membantu merumuskan strategi kebudayaan yang konkret dan bisa membantu operasional dalam bertindak, utamanya bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu langkah dan strategi ini juga menjadi acuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada baik di bidang kebudayaan atau lainnya.

Dalam menyusun strategi pemajuan kebudayaan diperlukan proses partisipasi dari tiap-tiap daerah, kemudian dilakukan pembahasan bersama di tingkat nasional. Semakin banyak pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi yang menyerahkan PPKD maka semakin menyempurnakan cetak biru strategi pemajuan kebudayaan Indonesia.

PPKD yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan bentuk upaya penguatan tata kelola kebudayaan terkait 10 objek pemajuan kebudayaan. Kesepuluh objek pemajuan kebudayaan itu meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

KKI 2018 juga menjadi momen yang sangat signifikan karena bertemu dari berbagai arus, yaitu siklus lima tahunan KKI, tepat 100 tahun KKI, dan kongres pertama setelah berlakunya UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. “Saya juga memiliki harapan khusus, rumusan kongres ini memiliki nilai historis untuk generasi-generasi mendatang,” tutur Hilmar.

Guna menunjang KKI 2018, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud telah menyelenggarakan Forum Pra KKI yang berlangsung pada 4-6 November 2018 di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 400 peserta yang berasal dari budayawan, seniman, sejarawan, komunitas budaya, pegiat budaya, perwakilan individu, perwakilan lembaga/instansi/yayasan/asosiasi, akademisi, pakar, antropolog, kelompok difabel, dan pemangku kepentingan lainnya.

Peserta melakukan diskusi yang terbagi dalam 11 forum yang dilaksanakan di kegiatan Pra KKI. Hasil rekomendasi tersebut akan disatukan dalam penyusunan rekomendasi pemangku kepentingan kebudayaan untuk penyusunan strategi kebudayaan nasional pada KKI mendatang.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Sri Hartini menekankan, pentingnya keterlibatan publik dalam menghasilkan strategi kebudayaan yang tecermin dalam penyusunan PPKD. Selain itu penyusunan strategi kebudayaan kali ini merangkul ratusan ahli serta pelaku budaya untuk menghasilkan rekomendasi saat Pra KKI. “Di mana kuncinya adalah keterlibatan dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang kebudayaan,” tambahnya.

KKI 2018 diselenggarakan pada 5-9 Desember 2018 di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Hasil strategi kebudayaan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Desember 2018 dengan masa berlaku 20 tahun dan dapat diperbaharui setiap 5 tahun.

Visi akhir dalam memajukan kebudayaan yakni menuju Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Misinya telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, memelihara perdamaian abadi. Pada masa lampau misi itu berupa pertahanan dari ancaman-ancaman kedaulatan negara. Namun, di era sekarang kebudayaan memiliki posisi yang teramat penting dalam ketahanan budaya, yakni melindungi segenap bangsa dari arus kebudayaan global. (RWT)

Breaker:

1. “Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, harapannya semakin banyak daerah yang mengumpulkan pokok-pokok pemikiran kebudayaan daerah.” –Mendikbud Muhadjir Effendy
2. “Aspirasi dari daerah ini yang membedakan penyelenggaraan KKI 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya.” --Hilmar Farid

Materi Infografis:

Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 adalah musyawarah akbar pengambil kebijakan bidang kebudayaan di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 5 tahun 2017. Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, dalam kongres ini juga dilaksanakan pengesahan Strategi Kebudayaan oleh Presiden RI.

Rangkaian Kegiatan Menuju KKI 2018:

• 26 April 2018 à Lokakarya penyusunan PPKD di 20 Klaster Kerja
• Agustus 2018 à Prakongres 1: Penyusunan PPKD Kabupaten/Kota. Penetapan PPKD Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali Kota
• Oktober 2018 à Prakongres 2: Penyusunan PPKD Provinsi. Penetapan PPKD Provinsi oleh Gubernur
• Desember à
• Kongres Kebudayaan: Penetapan Strategi Kebudayaan oleh Presiden RI
• Pawai Kebudayaan: 34 Provinsi, 75.000 partisipan à 17 provinsi dari Gelora Bung Karno menuju Bundaran Hotel Indonesia, 17 Provinsi dari Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia.
• Dari titik kumpul di Bundaran Hotel Indonesia, Pawai Kebudayaan mengiringi Presiden ke Istana Negara.
• Festival Film Indonesia