70% Anggaran Kemendikbud untuk Program Rakyat

Halaman : 8
Edisi 41/Desember - 2019

Menerima jatah anggaran fungsi pendidikan dan kebudayaan tertinggi dibanding kementerian lainnya yang membawahi bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan tetap memfokuskan diri pada tiga strategi utama. Ketiga strategi itu adalah (1) Penguatan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan; (2) Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan dan Kebudayaan; serta (3) Efektivitas Birokrasi melalui Perbaikan Tata Kelola dan Pelibatan Publik.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan menegaskan sebanyak 70 persen dari anggaran yang diterima kementeriannya diperuntukkan untuk sepenuhnya membiayai program - program rakyat. 

Program-program rakyat yang dimaksud misalnya beasiswa, tunjangan profesi guru, rehabilitasi sekolah, layanan bidang kebudayaan dan bahasa, bantuan pendidikan, serta sarana dan prasarana. Seluruh program itu akan dipastikan digunakan sebaik-baiknya untuk para pelaku pendidikan dan kebudayaan. Mendikbud, Anies Baswedan memastikan kepada seluruh jajarannya agar komitmen melaksanakan program-program rakyat itu terus dijaga.

Anggaran fungsi pendidikan di Kemendikbud sebesar Rp 49,23 triliun dialokasikan untuk untuk belanja mengikat sebesar Rp 28,62 triliun dan belanja tidak mengikat atau kegiatan-kegiatan lainnya sebesar Rp 13,75 triliun. Anggaran mengikat Kemendikbud, misalnya, Kartu Indonesia Pintar (KIP), gaji dan operasional, tunjangan guru, ujian nasional (UN) dan akreditasi, beasiswa prestasi, sertifikasi, peningkatan mutu PTK, dan lainnya.

Sementara anggaran belanja tidak mengikat dalam kegiatan meliputi sarana prasarana wajib belajar 12 tahun, perencanaan pelaksanakan kurikulum di sekolah, penelitian, budaya dan bahasa, kursus dan pelatihan, pendidikan masyarakat, kompetisi dan lomba.

Anggaran belanja tidak mengikat juga dialokasikan untuk beasiswa guru, uji kompetensi guru, guru berkualifikasi S1/D4, PAUDISASI, beasiswa darmasiswa, pengembangan profesi tenaga didik, hingga sistem informasi pendidikan. Mendikbud mengungkapkan, tahun ini pihaknya menginginkan kinerja kementeriannya lebih ditingkatkan. Peningkatan ini tidak hanya sekadar serapan anggaran, tetapi juga kualitasnya. “Kita juga berkomitmen akuntabilitas dan kinerja kementerian akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya,” tuturnya.

Ia optimis hal tersebut dapat tercapai, mengingat pada 2015 yang lalu, meskipun terjadi restrukturisasi organisasi, realisasi serapan anggaran Kemendikbud mencapai 93,39 persen atau berada di peringkat kedua di antara 10 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar. “Seluruh jajaran Kemendikbud akan berupaya semaksimal mungkin merealisasikan program kerjanya sesegera mungkin, khususnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” imbuh Mendikbud.

Berdasarkan keputusan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Oktober 2015 silam disepakati alokasi anggaran untuk delapan unit utama yang ada di Kemendikbud. Anggaran terbesar ada pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Rp 27,5 triliun. Diikuti Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp 12,6 triliun. Kemudian, Sekretariat Jenderal dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 2,9 triliun, diikuti Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dengan Rp 2,25 triliun.

Selanjutnya Direktorat Kebudayaan melalui program pelestarian budaya mendapat pagu alokasi anggaran sebesar Rp 1,88 triliun. Badan Bahasa menerima Rp 499 miliar dengan program pengembangan dan pembinaan Bahasa dan sastra. Sementara itu, Inspektorat Jenderal lewat program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur mendapat Rp 195 miliar.

Mendikbud menambahkan, anggaran pemerintah selain untuk menjalankan program-program yang telah ditetapkan, juga menjadi stimulus mencapai pembangunan nasional dan target pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu anggaran pemerintah memiliki daya dorong yang besar terhadap perekonomian Indonesia. “Dalam hitungan ekonom, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan bisa menyerap 200 ribu lapangan kerja baru. Jika kita bisa menggerakkan lebih awal, menjalankan program-program kita lebih cepat, dampaknya lebih daripada statistik yang kita miliki secara internal, tapi berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. (Ratih)