Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang mandiri dalam bidang ekonomi, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Di bidang pendidikan, pendidikan vokasi menjadi salah satu fokus untuk mewujudkan Nawa Cita tersebut. Pendidikan vokasi dianggap sebagai salah satu solusi dalam perwujudan Nawa Cita, khususnya nomor 5 dan 6.

Nawa Cita nomor 5 mencantumkan bahwa pemerintah akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Kemudian dalam Nawa Cita nomor 6 tercantum bahwa pemerintah akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Salah satu yang akan dilakukan untuk mewujudkan Nawa Cita nomor 6 itu adalah dengan membangun sejumlah science park dan techno park di daerah-daerah, politeknik, dan SMK-SMK dengan sarana dan prasarana dengan teknologi terkini.

Mengapa pendidikan vokasi? Pendidikan vokasi dinilai sebagai pendidikan yang sangat diperlukan sekarang untuk menjawab kebutuhan pasar, sekaligus untuk menghadapi era kompetisi seperti saat ini, misalnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah dimulai sejak tahun 2015. Presiden Joko Widodo beberapa kali menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pendidikan vokasi atau pendidikan kejuruan sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia.

"Mengenai kesiapan sumber daya manusia kita dalam berkompetisi, memang harus dipersiapkan. Sebab, kalau tidak dipersiapkan, kita akan ketinggalan terus," ujar Presiden Jokowi saat acara Dialog Publik Bersama Presiden yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Maret lalu.

Pendidikan vokasi merupakan penggabungan antara teori dan praktik secara seimbang dengan orientasi pada kesiapan kerja lulusannya. Kurikulum dalam pendidikan vokasi terkonsentrasi pada sistem pembelajaran keahlian (apprenticeship of learning) pada kejuruan-kejuruan khusus (specific trades). Karena itu Presiden Jokowi melihat pendidikan vokasi/kejuruan sangat penting untuk mempersiapkan SDM Indonesia dalam menghadapi persaingan global.

Baca Juga: Fokus Pengembangan SMK di Lima Sektor Unggulan

Keseriusan pemerintah dalam penguatan pendidikan vokasi salah satunya dibuktikan dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Jerman untuk mengetahui keberhasilan Jerman dalam pendidikan vokasi. Fokus kunjungan kerja presiden ke Jerman adalah menjalin kerja sama dan mendapat dukungan pemerintah Jerman dalam pengembangan pendidikan kejuruan atau vokasi di Indonesia.

Jerman dianggap sebagai Negara yang sangat bagus dalam mengembangkan sistem pendidikan kejuruan, sehingga generasi mudanya memiliki keterampilan yang memadai sejak dini. Hal itu pula yang membuat angka pengangguran di Jerman sangat rendah.

Saat kunjungan kerja di Jerman, Presiden Jokowi meninjau Pusat Pelatihan Pendidikan Vokasi Profesional di Siemenstadt, yaitu semacam sekolah dan tempat pelatihan berbagai bidang kejuruan yang sangat berkembang di Jerman. Di Siemenstadt, Presiden mendapatkan informasi umum terkait pendidikan kejuruan dual training di Jerman. Pendidikan kejuruan dual training adalah pendidikan yang berorientasi kerja dan mengharuskan para siswa/peserta belajar di dua tempat pembelajaran, yaitu di sekolah dan di industri, sehingga terjadi sinergi antara pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di industri.

Presiden melihat adanya kemungkinan Indonesia dapat menerapkan sistem yang sama dengan Siemenstadt dalam pendidikan vokasi. Karena itu sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Jerman, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan akan mengirimkan tim ke Indonesia untuk membantu pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia.

Di dalam negeri, usaha penguatan pendidikan vokasi dilakukan pemerintah dengan menjalin koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan kementerian/lembaga terkait, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Pemerintah saat ini sedang merumuskan Peta Jalan Revitalisasi Pendidikan Vokasional. Tim Penyusun Peta Jalan Revitalisasi Pendidikan Vokasional terdiri dari lintas kementerian /lembaga (K/L) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) K/L terkait. Tiga kementerian utama dalam penguatan pendidikan vokasi adalah Kemendikbud, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Pendidikan vokasional kita garap besar-besaran, yaitu SMK dan politeknik. Pendidikan kejuruan itu akan menjadi pusat pelatihan bagi siswa yang akan masuk ke dunia kerja. Ke depan, pelatihan harus lewat institusi-institusi ini," ujar Presiden.

Baca Juga: Proposal Elektronik Buka Kesempatan yang Sama Bagi Setiap SMK untuk Dapatkan Bantuan

Selain dari kementerian terkait, anggota Tim Penyusun Peta Jalan Revitalisasi Pendidikan Vokasional juga diambil dari Kemenko PMK, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta kementerian/lembaga lainnya.

Sebelum tiga tim di atas dibentuk, Kemendikbud dan Kemenko PMK serta beberapa kementerian terkait telah membahas tiga jalur dalam Revitalisasi Pendidikan Vokasional, yakni Revitalisasi SMK, Revitalisasi Politeknik dan Akademi Kejuruan, dan Revitalisasi Balai Latihan Kerja dan Program Magang Bersertifikat.

Sesuai instruksi Presiden Jokowi, Kemendikbud memimpin Tim Penyusun Peta Jalan Revitalisasi SMK, Kemristekdikti akan mengepalai Tim Penyusun Peta Jalan Revitalisasi Politeknik dan Akademi, dan Kemenaker akan memimpin Tim Penyusun Peta Jalan Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan Magang/Kerja Praktik.

Selain itu telah dibahas juga mengenai 12 Sektor Prioritas MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan kebutuhan industry dalam negeri dalam melakukan Revitalisasi Pendidikan Vokasional. (*)