Gerakan Literasi Masyarakat dalam Perkembangannya

Halaman : 7
Edisi 41/Desember - 2019

Sebelum Gerakan Literasi Masyarakat, Kemendikbud meluncurkan program Gerakan Indonesia Membaca (GIM) pada tahun 2015. Gerakan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan penguatan kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam mengembangkan budaya baca kepada masyarakatnya.

Gerakan Literasi Nasional merupakan salah satu upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Gerakan ini melingkupi empat bagian, yaitu Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Keluarga, Gerakan Literasi Bangsa, dan Gerakan Literasi Masyarakat. Khusus untuk Gerakan Literasi Masyarakat, kewenangannya dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) Kemendikbud.

Sebelum Gerakan Literasi Masyarakat (GLM), Kemendikbud terlebih dahulu meluncurkan program Gerakan Indonesia Membaca (GIM) pada tahun 2015 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Anies Baswedan. Pada dasarnya, GIM bertujuan untuk memberikan dukungan dan penguatan kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam mengembangkan budaya baca kepada masyarakatnya. Bentuk dukungan yang diberikan misalnya memfasilitasi kegiatan Rembuk Budaya Baca hingga pengembangan rencana aksi daerah.

Pada saat pertama kali dicanangkan, GIM menyasar pada enam kabupaten/ kota, yang menjadi leading sector dalam gerakan ini adalah dinas pendidikan. Pada setiap kabupaten/kota, GIM dicanangkan oleh bupati sebagai pucuk

pimpinan, untuk menggerakkan semua komponen masyarakat dalam literasi.

Setelah satu tahun GIM berjalan, Kemendikbud meluncurkan GLM pada 2016. Sebanyak 31 kabupaten/ kota dilibatkan dalam gerakan ini. Di tahun yang sama, Kemendikbud juga membentuk Kampung Literasi, yaitu sebuah konsep pemberdayaan masyarakat di bidang literasi dengan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sebagai leading sector-nya. Artinya, Kampung Literasi melibatkan masyarakat sebagai bagian dari giat literasi, bukan sebagai obyek.

Selama ini literasi sering ‘diterjemahkan’ hanya keaksaraan. Padahal keaksaraan atau program pemberantasan buta huruf, hanya sebagian kecil dari literasi, yaitu bagian dari literasi baca tulis. Sementara kelima literasi lainnya, hampir di semua sektor tidak pernah disentuh. Untuk itu, di Kampung Literasi dikembangkan program enam literasi dasar, yaitu literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi keuangan, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta literasi budaya dan kewarganegaraan.

Pentingnya literasi dikenalkan kepada masyarakat salah satunya agar masyarakat dapat lebih bijak dalam memanfaatkan informasi yang dimiliki serta mandiri dalam memilah memilih data dan informasi yang bermanfaat. Pada literasi keuangan misalnya, masih banyak orang yang belum paham hingga tertipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh, ada yang masih tertipu kasus ‘mama minta pulsa’, ‘minta PIN’, dan sebagainya. Hal tersebut menandakan orang tersebut masih lemah di bidang literasi keuangan.

Berdasarkan hasil rilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan tahun 2016, diketahui bahwa indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 29,66 persen. Artinya, masyarakat Indonesia yang melek literasi keuangan baru 29 persen lebih.

Dalam perjalanannya hingga tahun 2017, Gerakan Indonesia Membaca hanya dilakukan di 18 kabupaten/kota. Hal ini berbanding terbalik dengan perkembangan kampung literasi yang justru berkembang ke 42 kabupaten/ kota. 

Guna semakin mendorong terbukanya kesempatan masyarakat melek literasi, di tahun 2016 diluncurkan pula program donasi buku lewat daring, yaitu melalui laman www.donasibuku.kemdikbud.go.id. Laman ini diluncurkan pada puncak

peringatan Hari Aksara Internasional di Palu, Sulawesi Tengah, oleh Dirjen PAUD Dikmas.

Tujuannya, untuk mempertemukan TBM dan donatur buku agar dapat ‘bertransaksi’. Ide mempertemukan kedua belah pihak ini berdasarkan fakta bahwa sumber buku bacaan di berbagai wilayah Indonesia sangat terbatas, khususnya wilayah timur.

Hingga awal Agustus 2017, sebanyak lebih dari 1.500 TBM telah terdaftar di laman tersebut. Para donatur buku dapat memilih TBM mana yang akan dikirimi. Apalagi sejak Mei lalu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar ada satu hari dalam sebulan biaya pengiriman buku bacaan ke seluruh pelosok tanah air digratiskan oleh PT. Pos Indonesia.

Menanggapi instruksi tersebut, Kementerian BUMN melalui PT. Pos Indonesia menetapkan setiap tanggal 17 adalah hari gratis biaya pengiriman melalui kantor pos di manapun. Hal ini untuk memudahkan para donatur yang ingin mendonasikan buku-bukunya ke daerah yang diinginkan.