Tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan potret pendidikan di daerahnya masing-masing, mulai dari pertanyaan apakah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab, berapa biaya yang dikeluarkan dan sumber dananya dari mana hingga dalam bentuk apa masyarakat dapat berpartisipasi di bidang pendidikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merangkum daftar pertanyaan panjang itu dan menjawabnya melalui layanan digital Neraca Pendidikan Daerah yang menyajikan neraca sederhana dan mudah dipahami.

Layanan digital Neraca Pendidikan Daerah itu dapat diakses melalui laman dengan alamat http://npd.data.kemdikbud.go.id. Neraca Pendidikan Daerah menyajikan beberapa informasi meliputi anggaran pendidikan yang dialokasikan Pemerintah Daerah dan yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat, jumlah kondisi dan akreditasi satuan pendidikan di daerah serta jumlah peserta didik dan guru beserta nisbahnya.

Selain itu, terdapat capaian pendidikan berupa nilai-nilai Ujian Nasional (UN), Ujian Kompetensi Guru, dan Indeks Integritas UN serta indeks pembangunan manusia berdasarkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Terakhir, data persentase penduduk tuna aksara sebagai acuan dalam program pengentasan melek aksara di daerah tersebut. Data yang terdapat dalam Neraca Pendidikan Daerah diterbitkan setiap awal tahunnya sehingga pemerintah daerah dapat menggunakan data tersebut sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan meningkatkan kinerja bidang pendidikan di daerahnya.

Baca Juga: ePPID Kemendikbud, Ujung Tombak Keterbukaan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan

Selain itu, Pemerintah Daerah juga dapat memperkuat ekosistem pendidikan guna meningkatkan mutu dan akses pendidikan yang lebih baik. Pada dasarnya pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh elemen ekosistem pendidikan mulai dari siswa, orangtua, guru, sekolah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat termasuk kalangan dunia usaha dan dunia industri.

Melalui Neraca Pendidikan Daerah, masyarakat tidak hanya mengetahui besaran anggaran pendidikan di suatu daerah saja tetapi juga dapat berpartisipasi aktif memecahkan masalah pendidikan di daerah tersebut.

Mengacu pada Neraca Pendidikan Daerah, pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi lebih optimal untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, terjangkau, dan berkeadilan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Baca Juga: Bantu Orangtua Memilih Rumah Kedua Anak

Selaraskan Kebijakan Melalui Layanan Digital Produk Hukum Kemendikbud

Sebuah institusi erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan guna berjalannya penyelenggaraan negara demi terwujudnya tujuan dan cita-cita bangsa.

Kemendikbud sebagai sebuah institusi yang membidangi pendidikan dan kebudayaan di Indonesia tentu mempunyai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan berupa peraturan menteri, keputusan menteri, surat edaran menteri, nota kesepahaman, dan lainnya. Kebijakan-kebijakan itu tentunya boleh diakses oleh seluruh elemen ekosistem pendidikan dan kebudayaan.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi hukum di bidang pendidikan dan kebudayaan, Kemendikbud memanfaatkan teknologi informasi berupa laman berisikan produk hukum dengan alamat http://jdih.kemdikbud.go.id. Tidak hanya memberikan kecepatan dan kemudahan mengakses untuk mendapatkan produk hukum itu saja tetapi juga bisa dipastikan salinan dokumen yang didapat lengkap serta akurat.

Layanan digital Produk Hukum Kemendikbud itu dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah-daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat bersinergi dalam menyelaraskan kebijakankebijakan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal ini semata-mata agar percepatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan dapat terselenggara dengan baik dari hulu hingga hilir.

Baca Juga: Selisik Ribuan Manfaat Layanan Digital

Pada laman Produk Hukum itu, kita dapat dengan mudah mencari informasi hukum yang diinginkan. Fitur pencarian yang tersedia meliputi tahun pembuatan, kategori kebijakan, filter masalah, dan filter bidang ini akan sangat membantu kita mendapatkan salinan produk hukum tersebut.

Bahkan, produk hukum di luar Kemendikbud yang lebih tinggi dan atau setara serta berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan pun disajikan di layanan digital ini, misalnya Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan lainnya.

Selain kedua layanan digital di atas, Kemendikbud juga memiliki layanan digital lain yang mempermudah Pemerintah Daerah menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pendidikan dan kebudayaan melalui kanal Pemerintah Daerah di laman http://kemdikbud.go.id. Layanan digital itu meliputi Bantuan Teknis Bahasa; Hasil Ujian Nasional; Helpdesk Dapodik PAUD Dikmas; Jurnal Dikbud; Registrasi Koleksi Museum; Registrasi Nasional Cagar Budaya; serta Layanan Informasi, Pengaduan, dan Saran. (*)

INFOGRAFIS :

Manfaat Neraca Pendidikan Daerah:

1. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan.
3. Menerapkan sistem pembiayaan pendidikan berbasis kinerja pada semua jenjang pemerintahan termasuk penerapan desentralisasi asimetris untuk bidang pendidikan.
4. Mendorong pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.
5. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di bidang pendidikan.
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi pendidikan.
7. Memperkuat ekosistem pendidikan melalui sinergi antara pemerintah, pelaku dan pegiat pendidikan, media, orang tua, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.