Kompetensi Keahlian Film Penuhi Kebutuhan Tenaga Teknis Bidang Perfilman dari SMK

Halaman : 6
Edisi 41/Desember - 2019

Untuk memenuhi permintaan industri perfilman di bidang teknis non sarjana, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun pelajaran 2018/2019 ini mulai membuka program keahlian perfilman. Ada sebanyak 34 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perintis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Penyediaan SDM perfilman menjadi sangat penting, bukan hanya memenuhi permintaan, tetapi juga menjadikanTenaga Kerja Indonesia menjadi tuan di rumah sendiri.  

Membuka kompetensi keahlian perfilman di SMK menjadi salah satu solusi dalam menjawab kebutuhan tenaga kerja dunia perfilman, khususnya di bidang teknis seperti tata suara, tata artistik dan tata kamera. Hal ini dipandang perlu karena industri perfilman masih kekurangan tenaga teknis dengan standar kualifikasi.

Sebelum dimulainya pembukaan kompetensi keahlian film, ada 112 SMK di Indonesia yang sudah menyelenggarakan program broadcast dan multimedia. Sekolah-sekolah tersebuts udah dilengkapi sejumlah peralatan produksi yang terkait dengan multimedia. Selain itu, fasilitas sekolah untuk kompetensi keahlian perfilman juga telah tersedia dan sekolah memiliki minat untuk membuka program studi baru bidang perfilman.

“Sekarang sudah ada 112 SMK yang memiliki jurusan broadcast (penyiaran), tapi bukan perfilman. Kalau nanti di jurusan perfilman itu maka broadcasting jadi bagian yang dipelajari. Sinematografi dan unsur-unsur produksi film lainnya nantinya akan dipelajari juga sama mereka,”ujar Kepala Pusat PengembanganPerfilman (Pusbangfilm) Kemendikbud, MamanWijaya di kantornya.

Untuk itu, Kemendikbud pada tahun pelajaran 2018/2019 membuka program keahlian perfilman di 34 SMK untuk mencetak lulusan yang terampil pada bidang perfilman. Kemendikbud menunjuk SMK di antaranya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Yogyakarta sebagai pilot project mengingat bidang perfilman di daerah-daerah ini dinilai cukup maju.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menegaskan, revitalisasi SMK perfilman bertujuan untuk mendorong pembuatan film yang lebih mendidik ketimbang hanya menghibur penonton. “Kedepan, saya berharap film dapat member kontribusi besar terhadap upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program penguatan pendidikan karakter. Saya yakin industry perfilman nasional bisa bangkit. Pemerintah juga ingin memastikan kebangkitan film nasional harus diiringi dengan tersedianya tenaga terampil yang menopang pertumbuhan industri perfilman yang mendidik,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi film local dan jumlah penonton. Pemerintah provinsi juga dilibatkan dalam proses produksi film sampai dengan penyediaan tenaga terampil di level 3 sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kedepan, Kemendikbud akan memastikan pengembangan kapasitas SMK tersebut dapat menjawab tantangan perfilman nasional, khususnya dalam menghadapi era persaingan global. Hal ini sejalan dengan pengembangan salah satu sektor prioritas pemerintah, yaitu ekonomi kreatif. (DEN/RAN)

Breaker: Kemendikbud menunjuk SMK di antaranya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Yogyakarta sebagai pilot project mengingat bidang perfilman di daerah-daerah ini dinilai cukup maju.