RUU Pemajuan Kebudayaan Anggota Dewan Sepakat Setujui RUU Disahkan

Halaman : 6
Edisi 46/Agustus 2020

Setelah melalui 35 tahun pembahasan yang cukup alot, Rancangan Undang-undang (RUU) Pemajuan Kebudayaan akhirnya disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang (UU). Pengesahan UU tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, khususnya di bidang kebudayaan. UU ini memberi kerangka bagi pengembangan strategi kebudayaan nasional.

Tepuk tangan penuh suka cita terdengar begitu palu pengesahan diketuk oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon selaku pimpinan rapat. Yang menarik, sejumlah Anggota DPR RI yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Pemajuan Kebudayaan memakai baju adat dari masing-masing daerah pemilihan (dapil) saat mengikuti sidang paripurna, Kamis (27/4) di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta.

Pengesahan juga disaksikan oleh pejabat dan pegawai dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang juga mengenakan pakaian adat. Penggunaan pakaian adat dalam sidang ke-22 itu merupakan bentuk dukungan terhadap pengesahan UU yang terdiri atas Sembilan bab dan 61 pasal tersebut.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan, Kemendikbud, Hilmar Farid menyatakan lega RUU Pemajuan Kebudayaan akhirnya disahkan. "Senang, kerja keras yang sudah lama, dan pembahasannya berliku, prosesnya cukup panjang dan tidak mudah mencapai kesepakatan atau konsensus akhirnya bisa selesai," katanya.

Baca Juga: Jalan Panjang Menuju Pengesahan UU Pemajuan Kebudayaan

Setelah RUU tersebut disahkan, tugas pemerintah selanjutnya adalah membuat sejumlah peraturan turunan di tingkat operasional. "Di undang-undang ini ada beberapa pasal yang memerintahkan penyusunan peraturan pemerintah, peraturan presiden, yang menjadi regulasi operasional dari undang-undang ini. Fokus kita itu untuk satu tahun ke depan," pungkas Hilmar.

Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya dalam laporannya, seperti dilansir dari pemberitaan DPR RI, menjelaskan, ada beberapa pokok pembahasan dalam RUU ini. "Pertama, kebudayaan sebagai investasi bukan biaya. Dalam RUU ini ditegaskan bahwa kebudayaan merupakan investasi masa depan untuk membangun peradaban bangsa, sehingga harus ada keyakinan yang kuat bahwa dengan pemajuan kebudayaan, maka Indonesia akan maju dan dapat bertahan sampai usia bumi ini berakhir. Kemudian, ke depannya akan ada sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber dan dari berbagai kementerian/lembaga" kata Riefky.

"Sistem itu," lanjut Riefky, "disebut dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang berisi tentang Objek Pemajuan Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan, dan data lain terkait Kebudayaan. Data tersebut dapat diakses oleh setiap orang dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional. Sementara dalam hal pendanaan, selain melalui APBN dan APBD, sumber pendanaan kebudayaan lainnya adalah dana perwalian Kebudayaan yang dibentuk oleh pemerintah" imbuh politisi asal dapil Aceh itu.

Baca Juga: Empat Langkah Strategis Pemajuan Kebudayaan

Dana Perwalian Kebudayaan yang dimaksud adalah sejumlah aset finansial yang dititipkan atau dihibahkan oleh orang atau lembaga untuk dikelola dengan baik melalui sebuah lembaga wali amanat dan disalurkan serta dimanfaatkan untuk kepentingan Pemajuan Kebudayaan.

Dalam RUU ini juga dibahas mengenai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Strategi Kebudayaan, Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, Pemanfaatan Kebudayaan, Penghargaan, hingga pengaturan Sanksi. (*)