Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan berbagai pihak bahu-membahu memulihkan layanan pendidikan di area-area terdampak bencana di Sulawesi Tengah. Mulai dari pendirian pos pendidikan, pendirian ruang kelas darurat, renovasi sekolah hingga pembangunan unit sekolah baru sebagai rencana jangka panjang pun telah dipersiapkan oleh Kemendikbud bersama United Nations Children’s Fund (UNICEF), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan pihak lainnya. Hal ini dilakukan agar seluruh anak Indonesia tetap mendapatkan akses pendidikan meskipun mereka terdampak bencana.

Pada 28 September 2018 lalu, gempa berkekuatan 7,4 Skala Richter disertai tsunami dengan Ketinggian mencapai 7 meter melanda berbagai wilayah di Sulawesi Tengah di antaranya Palu, Donggala, Sigi, danParigi Moutong. Beberapa saat setelah puncak gempa tersebut,muncul gejala likuefaksi atau hilangnya kekuatan lapisan tanah di Kelurahan Petobo, Kota Palu yang menambah korban jiwa dan kerugian materiel. Bencana itu tentunya menimbulkan kerugian yang sangat besar termasuk di bidang pendidikan.

Pemulihan akses pendidikan menjadi hal yang sangat penting dan harus segera dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak. Kemendikbud telah mengalokasikan sekitarRp 246 miliar untuk pemulihan layanan pendidikan pascabencana di Sulawesi Tengah tersebut dan di masa tanggap darurat Kemendikbud juga telah memberikan bantuan logistic berupa makanan, air mineral, obat-obatan, dan lainnya. Selain memberikan akses pendidikan bagi peserta didik, hal itu juga menjadi titik tolak pembangunan kembali kehidupanmereka pascabencana.

“Proses pembelajaran yang terjadi dapat sekaligus menjadi terapi bagi anak-anak yang terdampak serta membantu keluarga untuk bangkit kembali,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, di kantor Kemendikbud beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Layanan Dampingan Psikososial Ajak Masyarakat Lepaskan Rasa Cemas Pascabencana

Hal serupa pun diungkapkan oleh Perwakilan UNICEF Indonesia, Debora Comini, bahwa pendidikan merupakan alat pemulihan penting dalam situasi darurat. Melalui sekolah, lanjutnya, anak-anak dapat dipastikan keberadaannya dan dirawat sebaik-baiknya serta dilindungi dari hal-hal yang tidak di inginkan dan atau dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu. “Dengan membangun kembali rutinitas harian danmembantu mengembalikan rasa normal, sekolah menjadi suatu bentuk ruang terapi di tengah-tengah kehancuran akibat bencana," tutur Debora Comini.

Sebagai langkah awal pemulihan pascabencana, Kemendikbud bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah mendirikan pos pendidikan yang berpusat di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tengah. Pos pendidikan ini bergegas melakukan pendataan satuan pendidikan, peserta didik, guru dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana pendidikan yang terdampak bencana di wilayah tedampak. Selain itu, pos pendidikan juga mengklasifikasikan satuan pendidikan terdampak bencana berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.

Setelah itu, Kemendikbud bersama UNICEF serta pihak lainnya pun segera mendirikan 450 tenda kelas darurat sebagai tempat sementara bagi anak-anak terdampak bencana Sulawesi Tengah untuk memperoleh pembelajaran. Tahap pertama, 200 tenda untuk ruang kelas darurat didatangkan dari lokasi suplai Dubai, Uni Emirat Arab, yang rampung pada 18 Oktober 2018. Selanjutnya sisa 250 tenda untuk ruang kelas darurat didatangkan dari lokasi suplai Kopenhagen, Denmark, yang rampung pada 10 November 2018. Satu tenda berstandar UNICEF itu memiliki kapasitas dua ruang kelas yang dapat digunakan untuk pembelajaran siswa.

Baca Juga: Pendidikan Tanggap Bencana Minimalkan Risiko Bencana Melalui Program SPAB

Berdasarkan data dari Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) per 29 Oktober 2018, bencana alam Sulawesi Tengah menyebabkan 1.590 sekolah rusak serta 184.876 murid dan 13.229 guru terdampak. Angka-angka itu masih dapat berubah seiring situasi dan kondisi terbaru di lapangan. Kedepan, Kemendikbud akan mengadakan relokasi sekolah-sekolah yang sudah tidak layak digunakan dan sekaligus menerapkan kebijakan zonasi yang saat ini sudah dilakukan.

Dorong Masyarakat dan Pemerintah Daerah Sekitar

Pemulihan layanan pendidikan di wilayah bencana khususnya di Sulawesi Tengah ini tentu tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat khususnya untuk membangun ruang-ruang kelas darurat. Berdasarkan data Sekretariat Nasional SPAB per 29 Oktober 2018, kekurangan ruang kelas darurat mencapai sekitar 411 agar dapat melayani siswa-siwa yang terdampak tersebut. Masyarakat sekitar diimbau untuk memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitarnya dalam membangun ruang kelas darurat.

Kemendikbud telah menerapkan model kelas darurat yang efektif dan efisien pada pemulihan bencana di Lombok beberapa waktu lalu. “Dengan30 juta rupiah sudah bisa 6 kelas darurat. Bahannya tidak beli, hanya atapnya terpal dari Jakarta. Itu bisa bertahan sampai satu tahun,” ucap Mendikbud Muhadjir.

Baca Juga: 37 Ribu Lebih Sekolah Ada di Wilayah Risiko Tinggi Bencana Alam

Kemendikbud juga mendorong pemerintah daerah sekitar seperti Sulawesi utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan lainnya agar mengedepankan fleksibilitas pelayanan pendidikan bagi siswa terdampak bencana Sulawesi Tengah. Apabila siswa memutuskan untuk pindah sekolah secara permanen maka sekolah penerima tidak mengedepankan proses birokrasi tetapi lebih mengutamakan pemenuhan hak anak-anak untuk bisa terus belajar. Selainitu, masyarakat juga diharapkan dapat menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang terdampak dan atau memiliki hambatan untuk dapat sekolah kembali.

Penanganan masalah pendidikan pascabencana ini memang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja melainkan perlu dukungan berbagai pihak terutama masyarakat. “Intinya semua anak harus belajar tidak boleh tertunda karena bencana. Ini memang berat tetapi kerja keras kita untuk membangun Sulawesi Tengah bangkit kembali dan lebih baik lagi,” tegas mantan rector Universitas Muhammadiyah Malang itu.(ABG)