Saat ini terdapat 112 SMK yang memiliki jurusan atau bidang keahlian broadcasting yang bisa dikembangkan menjadi SMK bidang perfilman. Kemendikbud menyiapkan rencana pengembangan kapasitas SMK tersebut agar dapat menjawab tantangan perfilman nasional, khususnya dalam menghadapi era persaingan global. Hal ini sejalan dengan pengembangan salah satu sektor prioritas pemerintah, yaitu industri kreatif. Karena itu dibutuhkan antusiasme sekolah dan dukungan pemerintah daerah untuk bersinergi mewujudkan visi dan misi pemerintah pusat.

Dua unit sekolah yang sudah menjalankan revitalisasi menjadi SMK Perfilman adalah SMK Negeri 3 Batu di Kota Batu, dan SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen di Kabupaten Malang. Keduanya berlokasi di Provinsi Jawa Timur. Pada September 2018 lalu diluncurkan Pembukaan SMK Perfilman dengan kompetensi keahlian Produksi Film untuk kedua sekolah tersebut. Dengan tambahan jurusan sinematografi atau Produksi Film ini, SMKN 3 Batu memiliki lima jurusan. Empat jurusan lain yaitu, multimedia, teknik produksi dan penyiaran program pertelevisian (broadcast), animasi, serta teknik komputer dan jaringan. Untuk sementara, jurusan sinematografi hanya dibuka satu kelas dengan kuota 30 siswa.

Kemendikbud memberikan kepercayaan kepada SMKN 3 Batu untuk membuka jurusan baru karena berbagai prestasi di bidang perfilman telah diraih sekolah ini. Pada tahun 2017 lalu, film “Mbois” karya siswa SMKN 3 Batu menjadi juara pembuatan film pendek festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2SN) di Lombok.

Prestasi teranyar sekolah ini diperoleh dari Kedutaan Besar Jepang Bidang Informasi dan Budaya atas film karya mereka yang berjudul “Angen”. Kedubes Jepang secara resmi mengundang SMKN 3 Batu untuk mengikuti Festival Film Pelajar Internasional ke-12 di Hokkaido, Jepang, yang diselenggarakan pada 24 November 2018.

Baca Juga: Kompetensi Keahlian Perfilman di SMK Perjalanan Pembukaan SMK Perfilman

Pelaksana Tugas Kepala SMKN 3 Batu, Joko Santoso, mengatakan, prestasi yang diraih SMKN 3 Batu di bidang perfilman tidak terlepas dari peran guru, alumni, dunia usaha dan industri (DUDI), hingga dukungan pemerintah daerah. Dukungan pemerintah daerah antara lain berupa pemberian bantuan operasional sekolah daerah (Bosda). Dengan adanya Bosda, siswa SMKN 3 Batu tidak perlu membayar SPP, sehingga mereka bersekolah secara gratis. Para siswa bisa fokus menabung untuk biaya hidup saat praktik kerja industri (prakerin) yang dikoordinir oleh sekolah.

Selain itu, Bosda juga dapat digunakan untuk menggaji guru nonPNS. Di SMKN 3 Batu, sebagian besar gurunya masih berusia muda. Namun, rasio antara guru nonPNS dengan guru tidak tetap (GTT) cukup besar, yaitu sebesar 35 persen pegawai negeri dan 65 persen GTT. Joko menuturkan, dalam satu bulan, SMKN 3 Batu membutuhkan anggaran sebesar 62 juta untuk menggaji GTT, dan itu terpenuhi dari Bosda yang diberikan pemerintah daerah.

Revitalisasi SMK Perfilman di SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen, Kabupaten Malang, juga sudah dimulai. Kepala SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen, Arief Joko Suryadi menuturkan, sekolah yang dipimpinnya sudah mulai menyusun struktur kurikulum dengan pendampingan dari Kemendikbud melalui Direktorat Pembinaan SMK dan Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm). “Jadi ada intervensi dari pemerintah pusat,” katanya. Namun, berbeda kondisi dengan SMKN 3 Batu, Arief mengakui belum terlihat adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen yang berstatus sekolah swasta ini. “Saya belum merasakan dukungan pemda. Atau mungkin karena masih baru, jadi belum menyamakan visi misi dengan (pemerintah) pusat. Tapi mereka (pemda) sudah mendengar dan sudah tahu produk kami,” tuturnya.

Baca Juga: Sambut Baik SMK Perfilman untuk Memenuhi Kebutuhan Industri Film

Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat dan antusiasme SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen untuk terus menjalankan revitalisasi SMK Perfilman. Sekolah ini terus memperkuat kerja sama dengan alumni dan DUDI yang menjadi mitra dalam prakerin siswa.

Fasilitas atau peralatan yang dimiliki SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen memang belum memenuhi standar perfilman, namun cukup untuk memproduksi karya film yang diakui Rumah Produksi (Production House) maupun komunitas film, contohnya film Darah Biru Arema. Film tersebut ditonton hampir 10 ribu orang dan pemutarannya dilakukan dengan berkeliling atau tur di 15 kota di Indonesia, berdasarkan permintaan dari komunitas-komunitas film.

Saat memproduksi film Darah Biru Arema, SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen menghadapi kekurangan alat dan bekerja sama dengan DUDI serta Rumah Produksi maupun jaringan televisi lokal yang menjadi mitra dan mentor siswa dalam prakerin. “Standar alat emang perlu peningkatan. Jurusan film peralatannya juga tidak murah. Karena sekolah swasta, maka peralatan kami sekarang ini masih butuh peningkatan untuk menuju standar yang sesuai dengan Direktorat Pembinaan SMK,” ujar Arief.

Baca Juga: Mencontoh dari SMK Dr. Soetomo Surabaya Gandeng Praktisi dan Akademisi di Bidang Perfilman

Selain SMKN 3 Batu dan SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen, ada dua SMK yang juga menyandang status yang sama sebagai SMK Perfilman di Provinsi Jawa Timur, yaitu SMK Dr Soetomo Surabaya dan SMK 12 Surabaya. Pembukaan SMK Perfilman di Provinsi Jawa Timur diluncurkan secara resmi pada 9 September 2018 lalu, dan dihadiri Direktur Pembinaan SMK M. Bakrun serta Kepala Pusbangfilm Maman Wijaya. Diharapkan, kehadiran SMK Perfilman bisa meningkatkan kompetensi lulusan SMK di bidang perfilman, sehingga semakin meningkatkan kualitas karya film nasional dan mendukung kemajuan industri kreatif di Indonesia. (DES)

Breaker: Kemendikbud memberikan kepercayaan kepada SMKN 3 Batu untuk membuka jurusan baru karena berbagai prestasi di bidang perfilman telah diraih sekolah ini. Pada tahun 2017 lalu, film “Mbois” karya siswa SMKN 3 Batu menjadi juara pembuatan film pendek festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2SN) di Lombok.