Satu hari setelah gempa bumi menimpa Nusa Tenggara Barat (NTB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) langsung menurunkan tim untuk memeriksa kondisi satuan pendidikan yang terdampak bencana, serta  siswa dan guru yang menjadi korban. Melalui unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbud, yakni Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi NTB, tim bertugas melakukan pendataan dan memastikan pembelajaran terus dapat berlangsung dengan menggunakan fasilitas darurat. Kerja sama dan koordinasi antara Kemendikbud, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat seperti relawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), membantu percepatan pemulihan di NTB.

Berdasarkan data per 16 Oktober 2018 dari LPMP NTB, jumlah sekolah terdampak bencana di NTB mencapai 1.171 unit atau sekitar 17 persen dari jumlah sekolah di NTB. Dari jumlah tersebut, sebanyak 511 sekolah tergolong rusak berat, 319 sekolah rusak sedang, dan 341 sekolah rusak ringan, dengan total 4.669 ruang kelas yang rusak. Kerusakan terbanyak ditemukan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Barat. Selain itu terdapat 218.224 siswa serta 2.162 guru yang terdampak bencana gempa di NTB.

Selain cepat menurunkan tim untuk pendataan, Kemendikbud juga sigap membangun tenda darurat untuk dijadikan sebagai ruang kelas sementara bagi siswa dan guru yang terdampak bencana. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy pun segera menuju lokasi bencana untuk meninjau langsung kondisi di sana.

Baca Juga: Bahu-membahu Pulihkan Layanan Pendidikan di Sulawesi Tengah

Kunjungan pertama Mendikbud berlangsung pada Senin (30/7/2018), di Sumbawa Besar. Saat itu Mendikbud mengatakan, Kemendikbud menyiapkan tenda untuk menjadi ruang kelas sementara dan memberikan bantuan perlengkapan sekolah, agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan. Sementara untuk sekolah rusak akan segera dilakukan rehabiltasi atau revitalisasi, salah satunya dengan membangun gedung baru. “Intinya jangan sampai kerusakan mengganggu proses pembelajaran siswa,” ujarnya.

Per tanggal 10 Oktober 2018, tercatat sudah 133 tenda kelas darurat dan 179 terpal dibangun oleh Kemendikbud dengan bantuan pemerintah daerah dan relawan pendidikan. Kemendikbud juga memberikan 29.000 paket peralatan sekolah untuk siswa. Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD-Dikmas) bersama LSM dan relawan, Kemendikbud memberikan layanan psikososial atau trauma healing untuk para siswa dan guru. Selain itu, untuk menghibur para pengungsi, Kemendikbud melalui Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm)menyelenggarakan pemutaran film edukatif di beberapa lokasi pengungsian. Hal lain yang dilakukan Kemendikbud antara lain distribusi buku cerita rakyat, logistik sembako, selimut, pakaian, obat-obatan, serta makanan dan minuman.

Bersama para relawan, Kemendikbud membentuk Pos Komando Satuan Tugas Gabungan Terpadu (Posko Gasgabpad) Pendidikan. Tercatat sebanyak 376 organisasi masyarakat dengan total 3.435 personel bersinergi dan berkoordinasi mendukung upaya percepatan pemulihan pascabencana di NTB. Lembaga dan relawan tersebut antara lain UNICEF, Rumah Pelangi, Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Wahana Visi Indonesia, Kerajaan Dongeng, Yayasan Gugah Nurani Indonesia, LAZNAS, dan Kidsmile Foundation. Melalui posko yang dikomandoi oleh LPMP NTB itu, unsur pemerintah maupun masyarakat saling berbagi informasi dan sumber daya untuk membantu percepatan pemulihan pendidikan di NTB.

Baca Juga: Layanan Dampingan Psikososial Ajak Masyarakat Lepaskan Rasa Cemas Pascabencana

Strategi Pembelajaran di Daerah Bencana

Salah satu program yang dilakukan bersama adalah merumuskan dan menjalankan strategi pembelajaran untuk siswa terdampak bencana. Mereka menyepakati bahwa strategi pelaksanaan pembelajaran harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lokasi masing-masing, misalnya di kelas darurat sementara, baik di halaman sekolah maupun di lokasi pengungsian. Pembelajaran juga disesuaikan dengan mengedepankan kegiatan  permainan, psikoedukasi, dan psikososial, dengan memaksimalkan penggunaan media-media pendidikan, alat permainan,  alat peraga, dan alat pendukung lainnya. Relawan juga memaksimalkan metode dan strategi pembelajaran luar ruang,  pembelajaran pola sekolah alam, dan sejenisnya.

Beberapa kegiatan tanggap darurat yang dilakukan Posko Gasgabpad Pendidikan antara lain pendataan satuan pendidikan terdampak (sarpras, siswa, guru), distribusi dan pendirian tenda kelas darurat, distribusi perlengkapan sekolah, kampanye “Kembali ke Sekolah” di pos pengungsian, layanan dukungan psikososial, dan koordinasi bantuan rehabilitasi serta rekonstruksi ruang kelas yang rusak dengan Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pembinaan SMA, dan Direktorat Pembinaan SMK.

TahapPemulihan

Arah pembangunan pendidikan pascabencana di NTB semakin fokus setelah kunjungan kedua Mendikbud pada 14 Agustus 2018. Saat itu arahan Mendikbud adalah agar dalam waktu paling lambat satu tahun, sekolah yang mengalami rusak berat akan dirobohkan untuk dibangun kembali.

Baca Juga: Pendidikan Tanggap Bencana Minimalkan Risiko Bencana Melalui Program SPAB

Proses belajar mengajar juga harus tetap berlangsung meskipun dilakukan di ruang kelas darurat. Kemudian pembangunan gedung sekolah terdampak bencana diharapkan sesuai dengan sistem zonasi. Penanganan darurat bidang pendidikan pun sudah melewati tahap tanggap darurat, sehingga dimulai transisi dari status tanggap darurat ke pemulihan.

Dalam tahap pemulihan dilakukan aktivasi program, antara lain rehabilitasi sekolah rusak ringan oleh Kemendikbud, pembangunan sekolah darurat, pemberian KIP khusus, dan pemenuhan Tunjangan Khusus untuk Guru. Tunjangan Khusus diberikan kepada 5.298 guru terdampak bencana di NTB, yaitu di wilayah Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, dan Sumbawa. Mendatang, dimungkinkan penambahan jumlah penerima bantuan seiring dengan pemutakhiran data yang dilakukan.Tunjangan Khusus untuk guru PNS sebesar Rp1,5 juta setiap bulan, sedangkan untuk guru non-PNS sebesar Rp2 juta setiap bulan. Tunjangan tersebut diberikan selama enam bulan, sehingga guru PNS akan menerima total tunjangan khusus sebesar Rp9 juta, dan guru non-PNS sebesar Rp12 juta. Bantuan kepada guru terdampak gempa di NTB ini merupakan bentuk perlindungan kepada guru sesuai dengan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2017.

Di tahap pemulihan ini Kemendikbud juga memberikan program pembekalan untuk guru. Kepala LPMP NTB, Minjahul Ngabidin mengatakan, program pembekalan yang dijalankan untuk guru-guru di NTB adalah pelatihan guru dan kepala sekolah dalam pengelolaan satuan pendidikan dan pembelajaran dalam keadaan darurat.

Narasumber pelatihan tersebut memberdayakan keberadaan LSM, relawan, Tim Psikososial Kemensos, serta organisasi profesi guru seperti Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah (IBKS), Ikatan Guru Indonesia (IGI), dan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Per tanggal  1 Oktober 2018, lebih dari 1.000 guru mengikuti pelatihan tersebut.

Baca Juga: 37 Ribu Lebih Sekolah Ada di Wilayah Risiko Tinggi Bencana Alam

“Untuk menyemangati dan mengapresiasi guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan pembelajaran darurat dan pengelolaan sekolah dalam kondisi darurat, kami juga melaksanakan kegiatan simposium dan lomba inovasi pembelajaran dan pengelolaan sekolah dalam kondisi darurat,” tutur Minhajul. Simposium tersebut dilaksanakan pada Desember 2018.

Kerja sama dan sinergi antara pemerintah dengan unsur masyarakat turut membantu terwujudnya percepatan pemulihan kondisi pendidikan di NTB. Hal ini menjadi contoh suksesnya pelibatan publik di bidang pendidikan serta aktivasi ekosistem pendidikan yang baik.  MendikbudMuhadjir Effendy pun menyampaikan apresiasinya kepada berbagai lembaga. “Saya rasa ini baik sekali, dalam rangka membangun solidaritas, gotong royong. Itu bagian dari pendidikan karakter,” katanya.SetidaknyaKemendikbud telah menggulirkan bantuan senilai lebih dari Rp229 miliar untuk rehabilitasi sekolah dan pemulihan kegiatan belajar mengajar pascabencana di NTB.(DES)