Potret Capaian Program Revitalisasi SMK Saat Ini

Halaman : 6
Edisi 41/Desember - 2019

Intrusksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengintruksikan seluruh perangkat pemerintah yang mengurusi SMK di seluruh Indonesia agar melakukan perombakan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dengan memperhatikan permintaan pasar. Dalam Inpres tersebut, revitalisasi SMK adalah salah satu langkah konkret untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam menghadapi perubahan dunia yang sudah memasuki era revolusi industri ke-4 yang syarat dengan pemanfaatan teknologi.

SMK seharusnya mampu menghasilkan SDM yang siap pakai di dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Namun faktanya, masih banyak tantangan dalam keberkerjaan lulusan SMK. Melihat hal itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menetapkan lima area Program Revitalisasi SMK sejak diluncurkan pada 26 Mei 2017 lalu di Surakarta, Jawa Tengah.

Pertama, hal yang direvitalisasi adalah pengembangan dan penyelarasan kurikulum, dimana persentase jumlah jam mata pelajaran SMK diubah menjadi 40 jam teori berbanding 60 jam praktik. Kemendikbud juga telah menyelaraskan 110 dari 142 kompetensi keahlian SMK sesuai dengan dengan DUDI, menambah bidang keahlian energi dan pertambangan serta mengembangkan bidang seni dan industri kreatif.

Kedua, dalam hal pemenuhan dan peningkatan kompetensi guru diantaranya 92 guru telah bersertifikat internasional , 1.600 guru mengikuti sertifikasi keahlian, 1.170 guru mengikuti tahap program keahlian ganda, dan 10.366 guru mengikuti uji sertifikasi kompetensi kerja. Selain itu, sebanyak 7 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Kemendikbud telah mendapat sertifikat sebagai lembaga sertifikasi profesi.

Ketiga, dalam hal kerjasama industri, Kemendikbud telah bekerja sama dengan 16 DUDI. Program kerja yang telah dilaksanakan antara lain uji sertifikasi lulusan SMK dan rekrutmen lulusan SMK oleh industri tersebut. Selanjutnya, dalam hal pembangunan sarana dan prasarana serta kelembagaan,  Kemendikbud telah membangun 277 unit sekolah baru, 6.478 ruang kelas baru, dan membangun 3.393 ruang praktik SMK di seluruh Indonesia.

Terakhir, dalam hal peningkatan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK, Kemendikbud telah menyelenggarakan sertifikasi untuk 73 kompetesni keahlian. Selain itu, 631 SMK telah mendapatkan lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1), 121 SMK mendpaat pendampingan penuh untuk mendapatkan lisensi LSP P-1, 800 SMK bidang konstruksi mendapat pendampingan penyusunan dokumen mutu, dan 450 SMK ditetapkan sebagai tempat uji kompetensi.

Program Revitalisasi SMK fokus mendalami empat bidang keahlian sesuai dengan prioritas pembangunan nasional pemerintah yaitu di bidang kemaritiman, pariwisata, pertanian dan ketahanan pangan serta industri kreatif. Keempat bidang ini dikembangkan untuk untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat guna menghadapi persaingan global mendatang.

Sampai saat ini, pemerintah telah melakukan revitalisasi terhadap 219 SMK dengan anggaran senilai Rp5,3 triliun. Dana tersebut terdiri atas Rp3,4 triliun dari APBN 2017 melalui Kemendikbud, ditambah Dana Alokasi Khusus (DAK) di setiap pemerintah daerah senilai Rp1,9 triliun. Pada 2019, pemerintah akan melakukan revitalisasi terhadap 350 SMK.

Adapun SMK yang ditunjuk melaksanakan revitalisasi kriterianya adalah sekolah yang kurang atau tidak produktif. Selain itu, ada kriteria khusus seperti, memiliki program keahlian yang dibutuhkan DUDI, jumlah siswa masih kurang dari 60 orang, ketersediaan guru yang relatif tidak terlalu kurang, memiliki lahan kampus yang masih bisa dikembangkan, atau SMK yang tidak memiliki mitra dengan DUDI.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menuturkan, SMK yang dipilih untuk direvitalisasi tersebut akan didorong untuk melakukan antara lain: perubahan dan penyelarasan kurikulum yang mengacu kepada DUDI; memenuhi kebutuhan profesionalitas guru dan tenaga kependidikannya sampai menjadi SMK yang siap menghasilkan tenaga terampil sesuai kebutuhan abad ke-21; meningkatkan standardisasi sarana dan prasarana utama; pemutakhiran program kerja sama industry; pengelolaan dan penataan lembaga; serta peningkatan akses sertifikasi kompetensi. Dalam kurun 3 tahun ke depan, Kemendikbud memasang target mampu membangun 750 teaching factory dan technopark di SMK yang berfungsi sebagai rumah inovasi.

Pemerintah punya harapan besar sebagai hasil dari program ini pada 2020 mendatang. Di antaranya, SMK yang mampu melayani 5,5 juta siswa dengan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui 1.650 SMK Rujukan, 850 SMK Reguler, dan 3.300 SMK Aliansi serta 750 SMK Konsorsium.  Sebanyak 80 persen tamatan SMK diharapkan dapat bekerja sesuai bidangnya dan 12 persen mampu berwirausaha. Lalu, 1,75 juta lulusan SMK, 1 juta lulusan Kursus dan Pelatihan, 1.200 lulusan SMA Luar Biasa, memiliki sertifikat keahlian sebagai profesional. (DNS/ABG)

Intrusksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengintruksikan seluruh perangkat pemerintah yang mengurusi SMK di seluruh Indonesia agar melakukan perombakan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dengan memperhatikan permintaan pasar. Dalam Inpres tersebut, revitalisasi SMK adalah salah satu langkah konkret untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam menghadapi perubahan dunia yang sudah memasuki era revolusi industri ke-4 yang syarat dengan pemanfaatan teknologi.

SMK seharusnya mampu menghasilkan SDM yang siap pakai di dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Namun faktanya, masih banyak tantangan dalam keberkerjaan lulusan SMK. Melihat hal itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menetapkan lima area Program Revitalisasi SMK sejak diluncurkan pada 26 Mei 2017 lalu di Surakarta, Jawa Tengah.

Pertama, hal yang direvitalisasi adalah pengembangan dan penyelarasan kurikulum, dimana persentase jumlah jam mata pelajaran SMK diubah menjadi 40 jam teori berbanding 60 jam praktik. Kemendikbud juga telah menyelaraskan 110 dari 142 kompetensi keahlian SMK sesuai dengan dengan DUDI, menambah bidang keahlian energi dan pertambangan serta mengembangkan bidang seni dan industri kreatif.

Kedua, dalam hal pemenuhan dan peningkatan kompetensi guru diantaranya 92 guru telah bersertifikat internasional , 1.600 guru mengikuti sertifikasi keahlian, 1.170 guru mengikuti tahap program keahlian ganda, dan 10.366 guru mengikuti uji sertifikasi kompetensi kerja. Selain itu, sebanyak 7 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Kemendikbud telah mendapat sertifikat sebagai lembaga sertifikasi profesi.

Ketiga, dalam hal kerjasama industri, Kemendikbud telah bekerja sama dengan 16 DUDI. Program kerja yang telah dilaksanakan antara lain uji sertifikasi lulusan SMK dan rekrutmen lulusan SMK oleh industri tersebut. Selanjutnya, dalam hal pembangunan sarana dan prasarana serta kelembagaan,  Kemendikbud telah membangun 277 unit sekolah baru, 6.478 ruang kelas baru, dan membangun 3.393 ruang praktik SMK di seluruh Indonesia.

Terakhir, dalam hal peningkatan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK, Kemendikbud telah menyelenggarakan sertifikasi untuk 73 kompetesni keahlian. Selain itu, 631 SMK telah mendapatkan lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1), 121 SMK mendpaat pendampingan penuh untuk mendapatkan lisensi LSP P-1, 800 SMK bidang konstruksi mendapat pendampingan penyusunan dokumen mutu, dan 450 SMK ditetapkan sebagai tempat uji kompetensi.

Program Revitalisasi SMK fokus mendalami empat bidang keahlian sesuai dengan prioritas pembangunan nasional pemerintah yaitu di bidang kemaritiman, pariwisata, pertanian dan ketahanan pangan serta industri kreatif. Keempat bidang ini dikembangkan untuk untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat guna menghadapi persaingan global mendatang.

Sampai saat ini, pemerintah telah melakukan revitalisasi terhadap 219 SMK dengan anggaran senilai Rp5,3 triliun. Dana tersebut terdiri atas Rp3,4 triliun dari APBN 2017 melalui Kemendikbud, ditambah Dana Alokasi Khusus (DAK) di setiap pemerintah daerah senilai Rp1,9 triliun. Pada 2019, pemerintah akan melakukan revitalisasi terhadap 350 SMK.

Adapun SMK yang ditunjuk melaksanakan revitalisasi kriterianya adalah sekolah yang kurang atau tidak produktif. Selain itu, ada kriteria khusus seperti, memiliki program keahlian yang dibutuhkan DUDI, jumlah siswa masih kurang dari 60 orang, ketersediaan guru yang relatif tidak terlalu kurang, memiliki lahan kampus yang masih bisa dikembangkan, atau SMK yang tidak memiliki mitra dengan DUDI.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menuturkan, SMK yang dipilih untuk direvitalisasi tersebut akan didorong untuk melakukan antara lain: perubahan dan penyelarasan kurikulum yang mengacu kepada DUDI; memenuhi kebutuhan profesionalitas guru dan tenaga kependidikannya sampai menjadi SMK yang siap menghasilkan tenaga terampil sesuai kebutuhan abad ke-21; meningkatkan standardisasi sarana dan prasarana utama; pemutakhiran program kerja sama industry; pengelolaan dan penataan lembaga; serta peningkatan akses sertifikasi kompetensi. Dalam kurun 3 tahun ke depan, Kemendikbud memasang target mampu membangun 750 teaching factory dan technopark di SMK yang berfungsi sebagai rumah inovasi.

Pemerintah punya harapan besar sebagai hasil dari program ini pada 2020 mendatang. Di antaranya, SMK yang mampu melayani 5,5 juta siswa dengan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui 1.650 SMK Rujukan, 850 SMK Reguler, dan 3.300 SMK Aliansi serta 750 SMK Konsorsium.  Sebanyak 80 persen tamatan SMK diharapkan dapat bekerja sesuai bidangnya dan 12 persen mampu berwirausaha. Lalu, 1,75 juta lulusan SMK, 1 juta lulusan Kursus dan Pelatihan, 1.200 lulusan SMA Luar Biasa, memiliki sertifikat keahlian sebagai profesional. (DNS/ABG)